Badan

1.BADAN ANGGARAN DPRD KAB.PAKPAK BHARAT TAHUN 2015

Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 21 Nopember 2014  tentang Penetapan Komposisi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

1. Sonny P. Berutu (Ketua)

2. Edison Manik (Wakil Ketua)

3. Kadri Tumangger (Wakil Ketua)

4. Ronald Lubis, SE (Anggota)

5. Parlemen Sinamo (Anggota)

6. MHD. Said Darwis Boangmanalu, SE (Anggota)

7. Ir. Yandra I Berutu (Anggota)

8. Mansehat Manik, SE, M.Pd (Anggota)

9. Mahadi Lembeng (Anggota)

10. Antoni E. Berutu (Anggota)

11. Tumpak Banurea, SH, M.Hum (Sekretaris Bukan Anggota)  

 

Badan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1.Memberikan saran dn pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;

2.Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

3.Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

4.Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

5.Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;

6.Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

2.BADAN MUSYAWARAH DPRD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN 2015

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penetapan Komposisi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

 

1. SONNI P. BERUTU, S.Th (KETUA)

2. EDISON MANIK, SE (WAKIL KETUA)

3. KADRI TUMANGGER (WAKIL KETUA)

4. HABONARAN CIBRO (ANGGOTA)

5. DOSMA ANAKAMPUN (ANGGOTA)

6. LUKMAN PADANG (ANGGOTA)

7. SAULI I. P HABEAHAN (ANGGOTA)

8. SABAR MANIK (ANGGOTA)

9. JUANDA ANDRI BANUREA(ANGGOTA)

10. MARIDO PADANG (ANGGOTA)

11. TUMPAK BANUREA, SH, M.Hum (SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA)

 

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

1.Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) Tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiran waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

2.Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

3.Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

4.Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

5.Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

6.Merekomendasikan pembentukan panitia khusus

7.Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

 

3.BADAN KEHORMATAN DPRD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN 2015

Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penetapan Komposisi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

1. MHD. SAID DARWIS BOANGMANALU(KETUA)

2. SERRU BERUTU(WAKIL KETUA)

3. JUANDA ANDRI BANUREA(WAKIL KETUA)

4. TUMPAK BANUREA, SH, M.Hum (SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA)

Badan Kehormatan berwenang :

1.Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

2.Meminta keterangan pengaadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;

3.Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.